RADAR SULSEL, WAJO, — Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, Amshar Andi Timbang, menegaskan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo agar seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2026 berjalan secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik pengaturan proyek oleh pihak tertentu.
Amshar menekankan bahwa tidak boleh lagi ada istilah “ketua kelas” yang mengendalikan atau menentukan pembagian proyek pemerintah, baik melalui mekanisme tender maupun pengadaan langsung.
“Saya tegaskan kepada Pemda Wajo, tahun 2026 tidak boleh lagi ada istilah ketua kelas yang mengatur semua proyek. Baik tender maupun pengadaan langsung harus berjalan sesuai aturan,” tegas Amshar, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, praktik tersebut pernah berkembang pada masa pemerintahan sebelumnya dan sangat disayangkan karena pola serupa dinilai masih terbawa hingga tahun pertama pemerintahan saat ini.
“Jangan lagi menggunakan pola lama. Walaupun sudah masuk era kepemimpinan Ar Rahman, tahun kemarin masih terlihat pola yang sama digunakan. Karena hal ini bertentangan dengan semangat awal pemerintahan ini yaitu semangat perubahan,” ujarnya.
Warning DPRD untuk Pemda dan OPD
Amshar juga memberikan peringatan keras kepada jajaran pemerintah daerah agar tidak lagi ada oknum yang bermain dalam penentuan proyek.
“Saya mewarning agar di pemerintahan ini tidak ada lagi istilah ketua kelas atau oknum kepala OPD yang mengatur-ngatur proyek seperti periode pemerintahan sebelumnya. Kita lihat sendiri banyak masalah muncul di tahun 2025, terutama proyek rehab sekolah yang bermasalah. Ini bukan isu atau kabar selentingan, tapi sudah menjadi rahasia umum,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi evaluasi serius agar pengelolaan proyek pemerintah benar-benar mengedepankan akuntabilitas, persaingan sehat, serta kesempatan yang adil bagi seluruh kontraktor lokal.
Lebih lanjut, DPRD Wajo memastikan akan meningkatkan fungsi pengawasan secara langsung di lapangan.
“Kami di DPRD akan langsung turun memantau semua proyek pemerintah. Jika kami menemukan hal seperti itu, maka akan kami tindak lanjuti dengan tegas siapapun oknumnya,” lanjut Amshar.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Wajo mampu membangun sistem pengadaan yang bersih, transparan, dan bebas intervensi sehingga pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
DPRD Wajo, kata dia, berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan maksimal guna memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Editor Enal Rasul