RADAR SULSEL.CO.ID, WAJO - Adanya sorotan diberbagai media terkait proyek APBD provinsi yang diduga tidak sesuai spesifikasi, penggiat anti korupsi pertanyakan fungsi kontrol dan pengawasan anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (26/09/2020).
Menurut Andi Baso Ketua LSM Kibar kepada radar SulSel.co.id mengatakan bahwa proyek provinsi yang masuk diwilayah khususnya Kabupaten Wajo, hampir beberapa persen mendapat sorotan tajam, tentu jadi bahan pertanyaan tentang fungsi kontrol baik dari isntansi terkait maupun anggota DPRD provinsi khususnya komisi D sehingga pihak rekanan bekerja asal jadi.
"Proyek yang nilai Anggarannya puluhan millyar, kalau fungsi kontrolnya lemah maka yang rugi masyarakat, dan seharusnya yang terkait berterimah kasih kepada teman teman media dan LSM yang sudah mau membantu mengawasi proyek tersebut," kata Andi baso.
Tidak sampai disitu Ketua LSM L-KPK Andi Ilham juga menambahkan seharusnya para penyedia jangan hanya disurati tetapi perlu dilihat langsung dan kalau perlu didampingi, agar pihak rekanan bisa membenahi semua pekerjaannya, sehingga mutu pekerjaan akan sesuai yang kita harapkan.
"Disini seharusnya diperketat fungsi pengawasannya, sehingga pihak rekanan pun tidak akan berani melakukan pelanggaran seperti sorotan beberapa media dan LSM terkait dugaan menyalahi spesifikasi atau quary material," tambah Andi Ilham.
Dirinya berharap agar anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan khususnya komisi terkait untuk segera mengambil tindakan, sebab ini menyangkut kualitas dan mutu agar bisa bertahan lama digunakan oleh masyarakat. (SUKRI)
EDITOR : ENAL RASUL