RADAR SULSEL.CO.ID, WAJO - Maraknya tambang ilegal serta adanya beberapa oknum yang melakukan penjualan tanah ilegal, Lembaga Kontrol Kebijakan Pemerintah (L-KKP) akan laporkan hal tersebut di polres Wajo.
Dalam hal ini, menurut Ketua Lembaga Kontrol Kebijakan Pemerintah (L-KKP), Mulk, oknum yang secara sengaja melakukan usaha tambang serta penjualan tanah secara ilegal tanpa mengantongi beberapa surat izin, sudah jelas melanggar hukum.
Dimana sesuai yang di atur dalam undang undang para pelaku usaha tersebut sudah selayaknya di beri efek jerah Atau di beri sangsi hukum sesuai aturan yang berlaku, karena para pelaku usaha ini tidak memikirkan akan dampak yang akan terjadi.
" Saya berharap kepada pihak polres Wajo segera menindak tegas pelaku tersebut dimana diketahui salah satu yang marak disebut di media yakni AM, menutup tambang yang tidak memiliki AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)," jelas Mulk.
Tidak itu saja, salah satu penggiat anti korupsi Andi Arbina Sakti mengatakan bahwa dirinya akan segera merampungkan data terkait tambang ilegal serta nama nama para pelaku penjualan material tanah ilegal, kemudian melaporkan hal ini kepada penegak hukum untuk segera ditindak para pelaku tersebut.
"Setelah rampung kami bersama ketua Lembaga Kontrol Kebijakan Pemerintah L-KKP, melaporkan beberapa kasus kepada penegak hukum dalam hal ini polres Wajo dan kejaksaan," kata Andi Arbina Sakti.
Dirinya berharap dengan adanya Laporan tersebut para pelaku usaha tambang serta penjualan tanah ilegal diberi sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku, serta akan menjadi pelajaran bagi lain, bahwa pernah melakukan aktivitas tambang tanpa mengantongi izin, tegasnya. (Sukri/Cender)
Editor : ENAL RASUL