RADAR SULSEL.CO.ID, Setelah di sorot beberapa desa terkait pembayaran sertifikat PRONA, kini hal tersebut kembali terjadi di desa patila, kecamatan pammana, kabupaten Wajo.
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat aduan beserta lampirannya nama nama yang telah membayar serfikat tersebut dengan nilai Rp 500.000 sampai dengan Rp 750.000,- yang di tujukan kepada pihak polres kabupaten Wajo.
Hal ini juga ditanggapi oleh Ketua Lembaga Kontrol Kebijakan Pemerintah L-KKP Mulk, mengatakan bahwa seharusnya kejadian semacam ini tidak terjadi lagi, apalagi diketahui bersama bahwa sertifikat PRONA tidak boleh sama sekali di jadikan lahan bisnis dengan memberikan nominal nilai.
"Apalagi diketahui bersama bapak presiden RI sendiri mewanti wanti terjadinya pungli pada program sertifikasi melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), seharusnya para kepala desa tidak selayaknya melakukan hal tersebut," kata Mulk kepada radarsulsel.co.id, Kamis(27/05/2021).
Tidak itu saja, sesuai aturan tiga menteri untuk kategori lll lanjut Mulk, provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, serat Kalimantan Timur hanya dikenakan biaya sebesar Rp 250.000,- .
Dilain sisi Andi Arbina Sakti juga menambahkan bahwa melihat aturan tiga menteri sudah sangat jelas bahwa apa yang dilakukan oknum kepala desa sudah melanggar dari ketentuan tersebut.
"Seharusnya para kepala desa tidak lagi berani meraup keuntungan dari program sertifikasi gratis ini, karena aturannya sudah sangat jelas, sebab anda duduk sebagai kepala desa tidak gratis, anda digaji oleh rakyat,". Ungkap Andi Arbina Sakti.
Dirinya berharap kiranya pihak apara hukum memberi efek jerah kepada para kepala desa yang sengaja mengambil keuntungan dari program ini. Harapannya. (SUKRI/Cender)
Editor : ENAL RASUL