Proyek yang dikerjakan oleh CV Irvhan dengan anggaran dari APBD Kabupaten Wajo Tahun 2025, menelan anggaran senilai kurang lebih Rp1,8 miliar dan saat ini tengah dalam tahap pelaksanaan.
Sidak yang dilakukan pada Rabu sore (16/07/2025) merupakan inisiatif gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Wajo sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di daerah.
“Kami menekankan kepada rekanan pelaksana agar bekerja secara profesional dan sesuai dengan RAB. Tidak boleh ada yang bermain-main dengan kualitas pekerjaan, apalagi menyimpang dari aturan,” tegasnya.
Diwaktu yang sama Ketua Komisi III DPRD Wajo, Andi Bayuni, juga menyoroti betapa pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas material dan proses campuran beton yang digunakan, mengingat besarnya volume pekerjaan yang dilakukan.
“Kami hadir untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan DED (Detail Engineering Design) dan spesifikasi teknis. Karena proyek ini dibiayai dari uang rakyat melalui APBD, maka kualitas dan transparansi harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Namun, dalam pelaksanaan sidak tersebut, tim DPRD tidak menemukan kehadiran kontraktor pelaksana di lokasi. Hanya kepala tukang, konsultan pengawas, dan perwakilan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang berada di lapangan. DPRD berharap proses pelaksanaan proyek dapat terus mengikuti regulasi yang berlaku serta bebas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Sementara itu, PPK dari Dinas PUPR Kabupaten Wajo, Ir. Yasser, hingga berita ini di layangkan, belum dapat di hubungi untuk di mintai keterangan terkait pelaksanaan Proyek tersebut. (SUKRI).
Editor : ENAL RASUL.