RADAR SULSEL.ID, WAJO - Menanggapi pemberitaan yang dimuat di media Radar SulSel Terkait CSR bank Sulselbar tidak tepat sasaran Sabtu (28/03/2020) lalu.
Ketua komisi ll DPRD Wajo, H. Sudirman Meru mengatakan, jika dipandang dari segi social Cumunity tanggapan dari kedua pimpinan partai yakni H. Risman dari PPP dan Rahman Rahim dari Demokrat memang sangat logis, tetapi jika dipandang dari segi potensi rentang penularan ada pada instansi yang punya mobilitas tinggi untuk keluar masuk pada suatu daerah apakah itu dalam propinsi atau di Luar provinsi.
"Saya kira DPRD dan PEMDA lah yang paling sering keluar daerah atau menerima Tamu orang luar daerah yang bisa berpotensi tertular dengan Virus Covid-19 atau Corona, Jadi Wajar juga dikasi partisipasi CSR demi untuk membendung potensi penyebaran bibit Covit-19. ujar Sudirman meru kepada Radar SulSel Minggu(29/03/2020).
Lebih lanjut Politisi PAN ini mengatakan, jika memang agak lain di dengar jika dikatakan PEMDA dan DPRD mendapat Bantuan CSR.
"Artinya ketika kedua lembaga Pemda dan DPRD sudah menganggarkan maka kami siap untuk mengalihkan ketempat lain, karena Bio Security Box ini tidak bersifat permanen sehingga kapan saja bisa dipindahkan," jelasnya.
Kita tau bersama bahwa untuk penganggaran pada suatu item kegiatan harus ada dasar regulasinya dan itu butuh proses lama yang akan berimbas pada lambatnya waktu pengadaan sedangkan kondisi sekarang sangat dibutuh penanganan cepat untuk penangkalan atau pencegahan wabah Virus Corona itu.
Dia, juga berharap marilah kita melihat partisipasi CSR Bank Sulselbar itu secara makro dengan sudut pandang yg luas demi untuk efektifitas penggunaan alat itu, serta jika ada perusahaan yang akan menyumbangkan CSR nya untuk Bio Security Box sebaiknya di prioritaskan ditempat-tempat umum yang mobilitas pergerakan masyarakatnya tinggi seperti Pasar, Mall, Toko Modern, terminal, Puskesmas, Rumah Sakit dan tempat-tempat ibadah seperti Mesjid Kota atau mesjid persinggahan jamaah untuk salat lima waktu.
"Mungkin hal seperti inilah yang menjadi salah satu pertimbangan Bank Sulselbar untuk menempatkan Partisipasi CSRnya pada Tujuh titik yang sudah ditentukan. Berkacah dari informasi atau pengalaman yang ada bahwa justru pejabat banyak yang masuk dalam ODP termasuk Bupati, Walikota dan Anggota DPR/DPRD itu sendiri," pungkasnya. (Rilis/SUKRI)
Editor: ENAL RASUL