RADAR SULSEL.CO.ID, WAJO - Belum juga dibagikan dan tersalurkan, bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi di Kabupaten Wajo berpolemik.
Kesimpangsiuran data warga miskin adalah musababnya. Dinas Sosial sebagai leading sektor data warga miskin semestinya bekerja maksimal dengan mengadakan koordinasi diinternal Dinas Sosial Kabupaten Wajo
"Bagaimana ceritanya Dinsos yang mengemis data ke TKSK, kan yang seharusnya pegang data Dinsos dalam hal Ini bidang Penanganan Fakir Miskin. Masalahnya sekarang, ternyata Dinsos tidak punya data soal itu," kata Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Wajo, Surahman al Dinto, Kamis (7/5/2020).
Surahman menyebut, akibat ketidakbecusan Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Wajo, TKSK lah yang senantiasa dikambing hitamkan atas ketiadaan data di Dinas Sosial.
"Perlu mungkin klarifikasi dan untuk diketahui selama ada pejabat di Dinsos P2KBP3A yang dilantik khususnya Bidang Penanganan Fakir Miskin tidak pernah ada rapat koordinasi dengan TKSK membahas masalah data, jadi bagaimana ada data yang dipegang Dinsos," katanya.
Lebih lanjut, penggunaan data warga miskin 2015 juga dianggap sangat rawan menimbulkan konflik. Namun, hal itulah yang menjadi acuan di Indonesia untuk penyaluran BLT. Sebab, tidak semua daerah memiliki data yang mutakhir.
"Karena adanya wabah corona ini perlu penanganan segera maka masih menggunakan data 2015, dan terakhir DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang terakhir dimutakhirkan oleh BPS pada 2015 lalu," katanya.
Di Kabupaten Wajo, kuota BST 30.406 sudah disampaikan ke desa/kelurahan sebagai data awal 26.217 yang Usulan Kementerian Sosial dan melalui TKSK ke Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, atas arahan Bupati Wajo.
Menarik benang merah persoalana, mantan Ketua PP Hipermawa itu menjelaskan jika dalam seminggu TKSK mampu mengumpulkan data dari desa/kelurahan untuk memenuhi kuota yang diberikan Kementerian Sosial.
"Ini karena tidak bagusnya koordinasi di Dinas Sosial, sampai ada desa/lurah bilang ada itu data sudah dikumpul di dinas sosial katanya mau dapat bantuan disetor di Bidang PFM dan ada juga data yang diimput ini di aplikasi Bapelitbangda orang miskin juga," katanya.
Sebelumnya, ketidakvalidan data warga yang akan menerima BST disikapi Bupati Wajo, Amran Mahmud dengan menggelar rapat konsolidasi beberapa waktu lalu.
Potensi konflik terkait penyaluran BST itu memang sangat terbuka. Mengingat, ketidakakurasian data serta laporan-laporan masyarakat perihal tidak tepat sasarannya bantuan itu.
"Kami sudah minta camat, kades dan kurah agar mengawalnya, supaya data yang ada ditempel di papan informasi. Agar masyarakat tahu siapa siapa yang berhak menerima," katanya.
Sementara, Kepela Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Nurpanca yang dikonfirmasi perihal tidak adanya data yang dipegang oleh Dinas Sosial belum memberikan jawaban. (SUKRI)
Editor: ENAL RASUL