RADAR SULSEL.CO, JAKARTA - setelah resmi pemerintah menolak hasil KLB, dan melihat karir mentereng Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) tidak bisa lepas dari andil Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo.
Untuk itu, sudah seharusnya jelang bulan suci Ramadhan, Moeldoko sowan ke kediaman kedua presiden tersebut meminta maaf atas ulahnya yang berupaya mengambil alih pucuk pimpinan Partai Demokrat.
“Sebelum bulan suci Ramadhan atau lebaran secara tulus ikhlas dan satria sebaiknya Moeldoko meminta maaf pada Jokowi dan SBY. Karena walau bagaimanapun rakyat indonesia tahu karier Moeldoko bisa cemerlang karena SBY dan Jokowi,” ujar pendiri Jaringan Nusantara, Aam kepada wartawan, Minggu (4/4).
Dengan datang dan meminta maaf, maka Moeldoko akan memberi contoh kepada generasi muda Indonesia betapa pentingnya pendidikan budi pekerti, sopan santun, adat istiadat, dan budaya meminta maaf kepada orang yang lebih tua.
Selain itu, Moeldoko juga akan mengajarkan cara berterima kasih pada orang yang sudah membesarkan namanya.
“Karena itulah watak ksatria yang sejatinya,” sambung Aam.
Pemerintah, lanjut Aam, sudah resmi menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko dan gerombolannya. Untuk itu, Moeldoko harus dengan penuh kesadaran dan keberanian tinggi memberi sanksi moril kepada Jhoni Alen Marbun Cs, karena cerita mereka sangat jauh dari fakta hukum yang ada.
Lebih jauh, Aam mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo ada karena demokrasi ada di Indonesia. Demi menjaga demokrasi, maka Aam menyarankan agar Moeldoko menerima secara sportif keputusan Menkumham Yasonna dan menanggalkan penobatannya sebagai ketua umum Demokrat.
Moeldoko juga berkewajiban membubarkan Demokrat versi KLB agar tidak ada penyalagunaan dan tidak menjadi benalu di kemudian hari.
“Karena demi apapun, mereka yang terlibat dari awal hingga konggres KLB abal-abal berlangsung, sudah cacat secara politik, moral dan hukum, sejarah telah mencatatnya,” tutupnya. (Rilis)