RADAR SULSEL.CO.ID, WAJO - Belum adanya kejelasan dari pemerintah daerah terkait penyelesaian kasus sengketa tanah PT. Lempong yang berada di poros desa inrello, kembali di sorot Anggota dewan komisi l DPRD kabupaten Wajo, Jum'at(16/07/2021).
Sengketa lahan PT Lempong tersebut sudah bertahun tahun bergulir namun hingga saat ini belum ada kejelasan alias jalan ditempat, padahal surat keputusan kementerian Agraria bisa dijadikan dasar agar permasalahan segera di selesaikan.
Anggota komisi l DPRD kabupaten Wajo dari fraksi Demokrat, Hairuddin mengatakan bahwa sebelumnya sudah mendesak pemerintah kabupaten wajo untuk menyelesaikan hal ini, namun belum juga ada kejelasan.
"Seharusnya Pemerintah kabupaten wajo segera menyelesaikan polemik menahun ini, apalagi surat dari kementerian Agraria jelas mengatur dan bisa dijadikan dasar penyelesaian, jadi tidak ada alasan pemerintah kabupaten wajo untuk tidak menyelesaikan, sebelum situasi kembali memanas, masyarakat juga butuh kejelasan," kata Hairuddin.
"Pemerintah jangan diam dong, haruskah ada lagi jatuh korban baru mau di selasaikan sengketa ini dan seharusnya sudah ada titik terang dari pemerintah, sebab polemik tersebut sudah bertahun tahun bergulir," kata tambahnya.
Lain sisi, pihak Pemda Wajo yang terwakili oleh Kabag pemerintahan Nisrinah, S.STP., M.Si, saat di konfirmasi diruangannya, menjelaskan terkait kasus sengketa lahan PT. Lempong tetap jalan dan saat ini sementara berkonsolidasi dengan pihak pihak terkait, karena hal tersebut melibatkan beberapa stekholder dalam menyelesaikan hal ini.
"Insya Allah habis lebaran akan memanggil pak desa apa saja yang harus di siapkan namun sebelumnya melaksanakan kami tetap berkoordinasi dengan BPN dan akan membentuk Tim gugus tugas reforma agraria, untuk menyelesaikan sengketa tersebut," jelasnya. (SUKRI)
Editor : ENAL RASUL