RADAR SULSEL.CO.ID, WAJO - Pemerintah Kabupaten Wajo kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
WTP yang diraih Pemkab Wajo dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020, adalah yang kedelapan kalinya.
Setelah sebelumnya predikat opini WTP juga diraih pada tahun 2005, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo periode 2019-2024, Andi Muhammad Alauddin Palaguna berharap Pemkab Wajo senantiasa meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang.
"Kita (DPRD) berharap tahun-tahun mendatang pemerintah akan terus memperbaiki kinerja sehingga predikat WTP akan tetap kita peroleh dan pertahankan," katanya, Sabtu (29/5/2021).
Keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Wajo periode 2019-2024, Amran Mahmud dan Amran meraih predikat opini WTP adalah yang kedua kalinya secara berturut-turut selama masa kepemimpinannya.
Olehnya, apresiasi yang tinggi diberikan lembaga legislatif terhadap capaian yang dicapai Pemkab Wajo.
"Kita patut bersyukur, ini adalah yang kedelapan kalinya," kata politisi PAN itu.
Sebagai mitra kritis Pemkab Wajo, DPRD Wajo siap bersinergi dan bekerja bersama untuk mempertanggungjawabkan amanah rakyat.
"Kita juga harus bekerja lebih keras lagi agar predikat opini WTP ini dapat kita pertahankan sebagai pertanggungjawaban terhadap konstituen dan terhadap rakyat," katanya.
Penyerahan LHP LKPD 2020 itu dipimpin langsung oleh Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono secara virtual, pada Jumat (28/5/2021) kemarin.
Bupati Wajo, Amran Mahmud menyampaikan rasa syukurnya atas predikat opini WTP yang kembali diraih Pemkab Wajo.
“Saya dan Wakil Bupati serta seluruh jajaran Pemkab Wajo akan mengawal dan mempertahankan pengelolaan keuangan yang betul-betul menjadi harapan kita bersama,” katanya.
Olehnya, politisi PAN itu berharap bahwa BPK RI senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk untuk menjalankan regulasi keuangan.
“Kami dari Pemkab dan DPRD Wajo mengharapkan kepada BPK RI agar tetap memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kami untuk berhati-hati dalam melaksanakan sistem penataan dan pengelolaan keuangan daerah ke depannya," katanya.