Menurutnya, sikap yang ditunjukkan anggota DPRD Wajo merupakan bentuk pembangkangan terhadap intruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani Prabowo Subianto.
Dalam Inpres tersebut lanjut Hardiyan menjelaskan, bahwa Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
"Kami menyayangkan sikap anggota dewan yang terhormat, dengan adanya intruksi presiden terkait efisiensi anggaran, seharusnya di patuhi bukan malah gencar melakukan perjalanan dinas luar kota, sehingga menjadi pertanyaan Kami apa urgensinya serta manfaatnya untuk masyarakat Wajo," ujar Hardiyan, Sabtu (22/2/2025).
Hardiyan juga meminta agar DPRD Wajo menyampaikan ke publik hasil kunjungan Dinas yang dilakukan oleh pimpinan serta anggotanya, dimana biayanya membebani APBD yang semestinya peruntukannya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kami meminta hasil kunjungan dinas tersebut di ekpos ke publik, agar masyarakat tau, sehingga dapat menjawab pertanyaan publik. Sejauh ini, sepengetahuan Kami DPRD Wajo belum menghasilkan satupun peraturan daerah dan belum ada gebrakan sejauh ini, yang ada cuma plesiran berkedok perjalanan dinas," ujarnya.
"Bagi kami ini sangat melukai hati masyarakat wajo disaat keterbatasan anggaran dan daya beli masyarakat berkurang diduga wakil rakyatnya hanya memprioritaskan perjalanan ke luar daerah daripada mengunjungi konstituen didapil masing-masing", tutup Hardiyan. (SUKRI).
Editor : ENAL RASUL.