RADAR SULSEL.ID, WAJO - Rapat optimalisasi peningkatan capaian target penerimaan pendapatan asli daerah dilaksanakan di ruang rapat pimpinan Kantor Bupati Wajo, Selasa 11 Juni 2019.
Rapat ini dalam rangka untuk pencapaian target penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya retribusi perizinan tertentu antara lain, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin perikanan budidaya, retribusi izin trayek dan retribusi mempekerjakan tenaga asing.
Ini merupakan bagian dari rencana aksi tim korsupgah KPK RI dalam upaya mendorong pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun yang hadir dalam acara hari ini adalah kepala dinas PTSP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta tim teknis dari masing-masing OPD.
Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE menyampaikan terkait pendapatan asli daerah, ada yang tidak jalan atau mandek diantaranya retribusi Izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, retribusi perikanan budidaya dan Retribusi pekerjaan orang asing.
"Salah satu penyebab mandeknya PAD karena ada beberapa aturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang, satu mengamanahkan dan yang lain tidak memperbolehkan," katanya.
Untuk itu, sesuai dengan arahan KPK diharapkan tenaga teknis untuk memberi masukan dan tetap berkoordinasi dengan perangkat daerahnya.
"Harus ada keputusan yang diambil hari ini," tegas Wakil Bupati Wajo H. Amran SE. (SUKRI)