RADAR SULSEL.ID, Wajo - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, sangat disesalkan karena pembahasannya sangat lamban dilakukan Pemerintah Kabupaten Wajo.
"Kami dari Fraksi Partai Gerindra sangat menyesalkan atas keterlambatan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 oleh Bupati Wajo kepada DPRD yang semestinya telah disampaikan paling lambat pada minggu kedua September tahun 2019, namun baru dikirim pada tanggal 21 Nopember 2019," kata juru bicara fraksi Gerindra H.MUSTAFA, Selasa (26/11/2019).
Seharusnya, kata Mustafa, pihak Eksekutif menaati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020.
"Pemerintah Daerah harusnya memenuhi jadwal proses, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama,"ungkapnya.
Selanjutnya rancangan Kebijakan Umum, APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, dan menyampaikannya dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.
"Paling lambat minggu ke II September, dan membahas rancangan tersebut dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD paling lambat tanggal 30 Nopember 2019, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah," jelasnya.
Untuk itu diharapkapkan dalam penyusunan APBD supaya kiranya menghindar dari Kongkalikong dan betul betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan peraturan daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat, adanya rasionalisasi anggaran dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat Wajo. (SUKRI).
EDITOR : ENAL RASUL.