RADAR SULSEL.ID, WAJO - Anggota Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo, Andi Mulyadi, mengklaim banyak hal yang membikin bingung anggota DPRD selama pembahasan anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Selama pembahasan terakhir, kata Mulyadi, ada banyak ketidak sinkronan antara data kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara (KUA-PPAS) dengan RAPBD.
"Perbedaan angka plafon anggaran ini bisa mengarah kepelanggaran hukum karena menyalahi aturan penyusunan RAPBD jika tidak mengacu pada KUA-PPAS tersebut,"kata Andi Mulyadi kepada Radar SulSel Kamis (28/11/2019).
Untuk itu, dirinya mendesak agar seluruh anggaran dibuka kepada publik dan kebijakan tersebut diiringi dengan tolak ukur yang jelas dan konkret.
"Program harus disalurkan secara efektif dan tepat sasaran dengan evaluasi dan perbaikan dalam penggunaan single databese agar benar-benar valid dan inklud di lapangan," katanya. (Adv Humas DPRD Wajo)
Editor: SUKRI