RADARSULSEL.CO.ID, WAJO -- Pengadaan beberapa Mobil Dinas melalui kabag umum di kabupaten wajo, mendapat sorotan dari Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK)
Menurut Muhammad Yusri, Koordinator L-KONTAK Wajo, pengadaan tersebut dinilai hanya pemborosan anggaran dimana kabupaten Wajo masih butuh pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Diketahui bersama keadaan keuangan di Pemkab Wajo seperti apa, mestinya pemerintah lebih fokus pada kebutuhan mendasar rakyat, bukan malah melakukan hal-hal yang nantinya berujung pada pemborosan," kata Yusri, Sabtu, (25/01/2025).
Berdasarkan nilai pagunya, Yusri menyayangkan, pengadaan 1 (satu) unit mobil New Vellfire senilai Rp. 2.028.180.000,-, 1 (satu) unit New Avanza senilai Rp. 322.822.000,-, 1 (satu) unit Inova Zenix senilai Rp. 704.770.000,-, dan 1 (satu) unit Pajero Sport Dakkar senilai Rp. 898.128.000,- , menambah daftar ketidakhematan belanja modal.
"Pertanyaannya apakah kendaraan yang dimiliki Pemkab Wajo saat ini kondisi nya sudah tidak layak? Jika masih layak, lalu apa tolak ukur Bagian Umum lantas mengadakan mobil tersebut? Bukan itu nantinya hanya mengakibatkan pemborosan anggaran?," ungkapnya.
Yusri menilai, Kepala Bagian Umum Pemkab Wajo, hanya mementingkan sektor kebutuhan yang bukan menjadi prioritas kebutuhan dasar rakyat, sehingga akibat perbuatan itu, dia meminta agar dilakukan pemeriksaan kembali terhadap aset daerah yang diduga masih layak untuk digunakan.
"Kalau aset itu masih layak untuk digunakan, kenapa kemudian dianggarkan kembali? Ada apa dengan Kabag Umum Pemkab Wajo?," tegasnya.
Dia meminta DPRD Wajo dalam hal ini selaku fungsi kontrol agar melakukan evaluasi kinerja terhadap Kepala Bagian Umum yang dinilai melakukan kegiatan yang berujung pada pemborosan anggaran.
"Kalau pengadaan mobil dinas ini tetap dipaksakan diadakan dengan alasan kebutuhan, kami meminta kepada DPRD selaku perwakilan masyarakat, untuk mempertimbangkan kembali, mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih urgen,". Harapnya.
Yusri dan lembaganya menanti langkah nyata DPRD Wajo dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hingga berita ini dilayangkan belum mendapat tanggapan dan konfirmasi resmi dari pihak terkait. (Tim).
Editor : ENAL RASUL.