RADAR SULSEL.ID, WAJO - Kisruh mengenai biaya pembangunan kantin SMAN 7 Wajo yang dibebankan kepada setiap siswa Baru sebesar Rp 900 ribu rupiah mulai mendapat perhatian serius dari Penggiat Anti Korupsi yang dengan tegas sudah meminta pihak kepolisian dan kejaksaan untuk turun mengusut soal dugaan pungli disekolah tersebut.
Kordinator LAK (Lembaga Anti Korupsi), Yusri mengatakan polisi atau kejaksaan seharusnya mulai mengusut dugaan pungli disekolah tersebut sebab sudah dianggap meresahkan dan memenuhi unsur pidana.
"Dari hasil investigasi kami menilai sumbangan siswa untuk pembangunan kantin sekolah itu, hanya merupakan kedok dan hanya digunakan untuk kepentingan kelompok atau oknum tertentu. Makanya kami mendesak kepolisian atau kejaksaan untuk mengusut tuntas jangan sampai terulang kembali," Kata Yusri di Sengkang Selasa (16/7/2019).
sebelumnya, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Sekolah dan Pengurus Komite SMAN 7 Wajo, terkait dugaan pungli disekolah tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo, Husniaty mengatakan membebani orang tua siswa dengan sumbangan Rp.900.000 untuk pembangunan kantin sekolah itu sudah bisa dikategorikan pungutan liar (pungli).
"Itu kita kategorikan pungutan liar (Pungli) karena bersifat mengikat dan itu melanggar," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo, Husniaty.
Hal senada diungkapkan, Direktur Lembaga Pemantau Pengadaan Barang dan jasa WPW Andi Chairil Syam mengatakan pembangunan kantin sekolah SMA Negeri 7 Wajo sudah menyalahi Peraturan Mendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.
Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan atau sumbangan, bukan pungutan,” bunyi Pasal 10 ayat (2) Permendikbud ini," kata Andi Chaeril. (SUKRI)
Editor: ENAL RASUL